Perkuat Zona Integritas, BBPL Gelar Sosialisasi Strategi Mempertahankan WBK dan Menuju WBBM
Balai Bahasa Provinsi Lampung (BBPL) menggelar kegiatan Reformasi Birokrasi dengan tema “Strategi Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” di Aula BBPL pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan komitmen Balai Bahasa Provinsi Lampung untuk mempertahankan predikat WBK yang telah diraih dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju WBBM sesuai amanat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Drs. Muhammad Muis, M.Hum., menyampaikan bahwa Zona Integritas bukan hanya soal predikat, tetapi budaya kerja. “WBK harus kita jaga dengan integritas dan tolak gratifikasi,” ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Antonius Simbolon, S.H., M.H., dan Dr. Sofia Dewi, S.E., M.Ak. dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membawakan materi “Strategi dan Praktik Baik dalam Pembangunan WBK menuju WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah”. Narasumber menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan informasi, dan pembangunan budaya malu berbuat korupsi. Selain itu, Upi Fitriyanti, S.P., M.Si. dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga membawakan materi “Standar Pelayanan Publik dan Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Menuju WBBM”. Narasumber memaparkan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan indikator penilaian Ombudsman, khususnya terkait kepatuhan standar pelayanan dan upaya pencegahan maladministrasi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai BBPL, perwakilan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, perwakilan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung dan Balai Pelestarian Kebudayaan Kementerian Kebudayaan. Kehadiran BPMP, BGTK, dan BPK menjadi wujud sinergi antarinstansi Kemendikdasmen dan Kementerian Kebudayaan di Lampung dalam menguatkan Reformasi Birokrasi. Melalui diskusi dan tanya jawab yang interaktif, peserta menggali strategi konkret mulai dari penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja hingga inovasi pelayanan berbasis digital.
